DPRD Binjai Minta APH Tak Ragu Periksa Pimpinan OPD yang Nakal Pada Realisasi Belanja BBM di Dishub

1 DPRD Binjai Minta APH Tak Ragu Periksa Pimpinan OPD Nakal di Kasus BBM Dishub”

Gunung Sitoli News DPRD Binjai menyikapi temuan auditor terkait realisasi anggaran belanja BBM di Dinas Perhubungan (Dishub) tahun anggaran 2024 yang diduga terjadi mark-up dan bon fiktif senilai Rp 345 jutaan

Anggota DPRD Ronggur Simorangkir menegaskan bahwa temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa menjadi “pintu masuk” bagi Aparat Penegak Hukum untuk menyelidiki lebih dalam, termasuk terhadap pimpinan OPD yang diduga terlibat permainan anggaran tersebut  Ia juga meminta agar penyelidikan dilakukan tanpa pandang bulu, meski menyasar pimpinan OPD yang memiliki kedekatan dengan wali kota

Temuan auditor menyebut realisasi BBM untuk operasional 15 unit Bus Trans Binjai menggunakan sistem deposit di SPBU tertentu, namun tanpa dokumentasi lengkap dan diduga melibatkan bon palsuKepala Dishub tetap bungkam ketika diminta konfrontasi oleh wartawan

 2 – BPK Ungkap Mark‑Up BBM Dishub Binjai: DPRD Desak APH Selidiki Pimpinan”

Binjai, akhir Juli 2025 — Auditor menemukan indikasi mark-up anggaran BBM sebesar Rp 345 juta di Dishub Kota Binjai untuk operasional Bus Trans, namun realisasi tidak sesuai dengan dokumen transaksi

DPRD Binjai mendesak agar APH tidak ragu untuk memanggil dan memeriksa pimpinan OPD terkait, termasuk jika ada keterkaitan politik atau hubungan keluarga dengan pejabat tinggi daerah. Permintaan ini muncul menyusul dugaan kongkalikong antara Dishub dan manajemen SPBU setempat yang menimbulkan kegaduhan publik dan potensi pelanggaran hukum

Dishub sendiri belum memberi penjelasan resmi terkait dugaan penggunaan bon palsu dan kurangnya bukti dokumentasi transaksi deposit BBM

Baca Juga: Profil Miskah Shafa, Selebgram yang Kini Jadi Ibu Usai Lahirkan Bayi Perempuan

 3 Analisis: DPRD Dorong APH Usut Besar Realisasi BBM Dishub Binjai Tanpa Ampun”

 Temuan dan Isu Utama

BPK menemukan adanya ketidaksesuaian antara alokasi dan realisasi anggaran belanja BBM senilai Rp 345 juta di Dishub Kota Binjai. Dugaan mark-up dan bon palsu pada transaksi deposit BBM menandakan potensi pelanggaran pidana dan korupsi anggaran publik

 Tekanan DPRD ke APH

DPRD Binjai, melalui pernyataan anggota Ronggur Simorangkir, mendesak agar APH melakukan penyelidikan menyeluruh termasuk pimpinan OPD jika terbukti terlibat. Ia menyoroti bahwa instrumen pengawasan DPRD harus diikuti dengan tindakan hukum tanpa pandang bulu maupun intervensi kekuasaan lokal

 Implikasi Kebijakan

Jika terbukti, kasus ini bisa jadi preseden untuk memberantas praktik mark-up dan dokumen fiktif di instansi daerah. Tekad DPRD menunjukkan bahwa pengawasan anggaran bukan sekadar lip service, melainkan siap menindak OPD nakal hingga pihak yang membiayai atau melindunginya

 Perbandingan Tiga Versi